Koruptor Indonesia - penjahat berdasi sembunyi di balik topeng jabatan dan mengatas namakan rakyat.

Download "Andai Aku Menjadi Gayus" | Lirik lagu dan Video klip

2011-01-16T17:41:00.000-08:00

Video Lagu Andai Aku Jadi Gayus Tambunan - Bona

Lagu itu menceritakan perbandingan perlakuan hukum yang didapat oleh narapidana biasa dengan terdakwa mafia pajak dan hukum Gayus Tambunan. Bone Paputungan adalah musisi lokal yang sempat merasakan pahitnya hidup di penjara. Bone mengaku sering mendapatkan perlakuan tidak adil saat menjalani proses hukum. Jauh sekali dengan yang dialami Gayus. Biar ga penasaran berikut ini Lirik lagu Dan Video Klipnya.

Lagu Andai Aku Jadi Gayus, Inilah lagu "Andai Aku Jadi Gayus" yang menjadi Fenomenal tahun 2011 di samping kasus Gayus. Lagu yang berjudul Andai Aku Jadi Gayus ini diciptakan dan dinyanyikan sendiri oleh Bona, seorang mantan napi yang baru saja bebas dari lapas Gorontalo. Bona menciptakan lagu ini karena terinspirasi dari pengalaman pribadinya saat menjalani proes hukum yang sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh Gayus Tambunan.

Lirik Lagu Andai Aku Jadi Gayus Tambunan - Bona

Sebelas maret diriku masuk penjara
Awalku menjalani proses masa tahanan
Hidup dipenjara sangat berat kurasakan
Badanku kurus karena beban pikiran

Kita orang yang lemah tak punya daya apa apa
Tak bisa berbuat banyak seperti para koruptor

Reff:
Andai ku gayus tambunan yang bisa pergi ke bali
Semua keinginannya pasti bisa terpenuhi
Lucunya dinegeri ini hukuman bisa dibeli
Kita orang yang lemah pasrah akan keadaan

Tujuh oktober ku bebas dari penjara
Menghirup udara segar lepaskan penderitaan
Wahai saudara dan para sahabatku
Lakukan yang terbaik jangan engkau salah arah

Back to Reff
Biarlah semua menjadi kenangan
kenangan yang pahit dalam hidup ini

Back to Reff

Download Video klip lagu "Andai aku menjadi GAYUS"

Indeks Persepsi Korupsi Kota-Kota Indonesia 2010

2010-12-20T22:05:00.000-08:00

Mengapa survei pengukuran korupsi diperlukan? Dalam situasi pemberantasan korupsi di Indonesia yang tidak jelas arah strateginya ini, nampaknya kehadiran instrumen pengukuran yang bisa dipertanggungjawabkan metodenya paling tidak bisa memberikan arah dalam menyusun skala prioritas pencegahan maupun penindakan korupsi. Setelah dua minggu yang lalu Transparency International meluncurkan Corruption Perception Index (CPI), dan minggu lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan hasil Survei Integritas 2010, hari ini Transparency International-Indonesia (TI-Indonesia) menyampaikan pada publik Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK Indonesia).

IPK Indonesia adalah instrumen pengukuran tingkat korupsi di kota-kota Indonesia. Berbeda dengan CPI yang mengukur tingkat korupsi negara-negara di dunia berdasarkan gabungan beberapa indeks, IPK Indonesia dibuat berdasarkan survei yang metodenya dikembangkan oleh TI-Indonesia. Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka terhadap 9237 responden pelaku bisnis, antara bulan Mei sampai dengan Oktober 2010. IPK Indonesia mengukur tingkat korupsi di 50 kota di seluruh Indonesia, meliputi 33 ibukota propinsi ditambah 17 kota lain yang signifikan secara ekonomi. Rentang indeks antara 0 sampai dengan 10; 0 berarti dipersepsikan sangat korup, 10 sangat bersih.

Tahun ini, Kota Denpasar mendapatkan skor paling tinggi (6,71), disusul Tegal (6,26), Solo (6,00), Jogjakarta dan Manokwari (5,81). Sementara kota Cirebon dan Pekanbaru mendapatkan skor terendah (3,61), disusul Surabaya (3,94), Makassar (3,97) dan Jambi (4,13). Kota-kota dengan skor tertinggi mengindikasikan bahwa para pelaku bisnis di sana menilai korupsi mulai menjadi hal yang kurang lazim terjadi, dan usaha pemerintah dan penegak hukum di sana dalam pemberantasan korupsi cukup serius. Sebaliknya, korupsi masih lazim terjadi dalam sektor-sektor publik, sementara pemerintah daerah dan penegak hukum kurang serius dalam pemberantasan korupsi, menurut persepsi para pelaku bisnis di kota-kota yang mendapat skor rendah.

Untuk Kota Denpasar, skor IPK Indonesia 2010 sejalan dengan hasil Survei Integritas Pelayanan Publik 2009 yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menempatkan Denpasar sebagai salah satu kota dengan skor terbaik. Kota Solo dan Jogjakarta memang saat ini sedang menunjukkan prestasi di bidang reformasi birokrasi yang terefleksi dari skor IPK Indonesia yang cukup tinggi. Hal ini sejalan dengan prestasi kedua kota yang baru-baru ini juga mendapatkan Bung Hatta Anti Corruption Award. Sementara di kota dengan skor terendah, Pekanbaru dan Cirebon, pemberitaan media lokal maupun nasional memang dipenuhi oleh kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat di sana (infokorupsi.com). Hal ini tentunya sangat mempengaruhi persepsi para pelaku bisnis di sana.

IPK Indonesia nampaknya juga sangat berpengaruh sebagai efek “cambuk” bagi pemerintah daerah kota yang mendapatkan skor rendah. Sebagai contoh Kota Tegal dan Kupang, yang pada tahun 2008 mendapatkan skor rendah, selama satu tahun ini menunjukkan inisiatif-inisiatif reformasi birokrasi yang berdampak pada meningkatnya skor kedua kota ini secara signifikan. Kota lain yang menunjukkan peningkatan skor yang signifikan dari 2008 ke 2010 adalah Manokwari, Kendari, dan Manado.

Korupsi ternyata masih menjadi masalah paling utama bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan usaha di Indonesia. Hal ini terlihat dalam survei ini, dimana korupsi menjadi masalah paling utama dalam menjalankan usaha di Indonesia, mengalahkan infrastruktur yang tidak memadai, birokrasi yang tidak efisien, dan ketidak stabilan politik. Survei IPK Indonesia juga menunjukkan bahwa bagi kalangan usaha, lembaga kepolisian, pajak, dan pengadilan serta kejaksaan merupakan lembaga-lembaga publik yang perlu menjadi prioritas dalam pemberantasan korupsi.

Bachtiar Chamsyah Menjadi Tahanan KPK

2010-08-09T02:27:00.000-07:00

Mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (5/8/2010) ini.

Penahanan dilakukan setelah KPK beberapa bulan lalu menetapkan Bachtiar sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan,mesin jahit, kain sarung dan impor sapi di Departemen Sosial tahun 2006-2008.

Bachtiar yang mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna kuning keemasan terlihat keluar dari Kantor KPK, sekitar pukul 16.25 WIB setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK lebih dari enam jam.

Kepada wartawan yang menemuinya sebelum memasuki mobil tahanan KPK yang mengantarnya ke 'rumah barunya' di Rumah Tahanan Cipinang, Bachtiar menyatakan dirinya tidak bersalah dalam kasus korupsi pengadaan proyek sarung di Depsos.

"Kasus sarung itu dananya dari sumbangan masyarakat, dana itu sejak saya menjadi Menteri saya bukukan dengan baik. Dari dana itulah sumbangan-sumbangan," tegasnya.

Bachtiar telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dalam pengadaan sapi impor, mesin jahit, dan sarung di Departemen Sosial dalam kurun waktu 2004-2006.

KPK mengindikasikan dalam kasus pengadaan sapi, negara dirugikan hingga Rp3,6 miliar. Sedangkan kasus mesin jahit diduga merugikan negara Rp24,5 miliar. Untuk pengadaan sarung, KPK menduga negara telah dirugikan sekitar Rp11 miliar. Pengadaan sarung ini menghabiskan uang negara Rp25 miliar.

Juru Bicara KPK, Johan Budi, pihaknya melakukan penahanan kepada Bachtiar selama 20 hari ke depan. "Yang bersangkutan ditahan di Rutan Cipinang selama 20 hari ke depan," tuturnya.

Gayus Halomoan Tambunan gandeng 149 Perusahaan Dalam Rekayasa Pajak

2010-04-04T01:15:00.000-07:00

Anggota Komisi III DPR Bambang Susatyo mengatakan, berasarkan data yang dia peroleh, Ada 149 perusahaan yang terindikasi

melakukan rekayasa pajak bersama mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Gayus Halomoan Tambunan.

"Saya ada daftarnya. Ini terkait kasus Gayus. Di antaranya (uang) masuk rekening Gayus," ucap Bambang di Mabes Polri, Kamis (1/4/2010), seusai melakukan pertemuan dengan Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri.

Anggota DPR dari fraksi Golkar itu mengatakan, Komisi III meminta kepada Kapolri agar bertindak tegas membongkar sindikat mafia kasus di Mabes Polri. Begitu pula dengan kembalinya Gayus, diharapkan dapat membongkar sindikat kejahatan di perpajakan. "Kalo ada oknum yang terlibat, kita minta ketegasan Kapolri untuk mencopot dari atas sampai ke bawah," tegas dia.

Kabareskrim Mabes Polri, Komjen (Pol) Ito Sumardi, ketika dikonfirmasi secara terpisah mengatakan, pihaknya masih menyelidiki 149 perusahaan itu. "Itu sedang didalami. Kalau sudah ada data dari PPATK itu akan kita buktikan melalui suatu proses penyidikan," ujar dia.

Banyak kalangan memprediksi penerimaan pajak akan menurun seiring dengan terbongkarnya mafia pajak yang meliibatkan bekas pegawai pajak Gayus Tambunan.

Namun pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani justru melihat sebaliknya. Dia berpendapat kasus Gayus justru akan membuat penerimaan pajak tahun ini lebih besar. Alasanya, tidak akan ada lagi petugas pajak yang berani kongkalikong dengan WP.

“Saya kira akan naik. Tapi dengan catatan, kasus ini harus dituntaskan. Semua yang terlibat harus ditindak tegas. Dengan begitu, maka petugas atau WP yang tadinya mau main curang, akan takut,” katanya.

Terkait dengan ancaman warga untuk memboikot bayar pajak, Aviliani menilai, hal itu tidak akan terjadi jika pemerintah mampu membuktikan komitmennya dalam memberantas markus pajak.

“Masyarakat kita itu gampang lupa. Kalau ada kasus baru, pasti penolakan ini akan hilang sendirinya. Yang penting sekarang masyarakat bisa menunjukkan janjinya memberantas maskus-markus,” tuturnya.

Selain itu, sambungnya, pajak adalah kewajiban WP yang diatur dalam UU. Jika WP mangkir, ancamannya sangat berat, bahkan bisa dipidanakan.

“Karena itu, menurut saya, masyarakat tidak akan berani,” tukasnya.

Edmon Ilyas Dan Raja Erizman dalam korupsi pajak Gayus Halomuan Tambunan

2010-02-04T01:56:00.000-08:00

Kapolda Gorontalo Irjen Pol Sunaryono diganti Brigjen Pol Irawan Dahlan. Sunaryono diganti karena pensiun. Saat ini, Irawan Dahlan menjabat Kapuspaminal di Telematika Mabes Polri. Kapolda Bangka-Belitung (Babel) Brigjen Pol Anton Setiadi diganti Kombespol M. Rum Murkal. Anton Setiadi dimutasi sebagai staf ahli Kapolri.

Edward menjelaskan, perkembangan kasus Gayus semakin terang. Gayus sudah mengakui rekayasanya. Dengan Andi Kosasih juga sudah dikonfrontasi, jelasnya (selengkapnya lihat grafis).

Terkait dengan pernyataan Komjen Susno Duadji bahwa ada aktor lain di luar Gayus, Edward meminta rekan seangkatannya di Akpol itu untuk tunjuk hidung. Kan beliau yang menyebut ada markus yang berkeliaran. Tolong disampaikan kepada kami, ujarnya.

Dia menyesalkan sikap Susno yang justru menolak diperiksa. Padahal, saat menjabat Kapolda Jawa Barat, beliau sering memeriksa anak buahnya dengan peraturan Kapolri. Mengapa sekarang tidak mau? ungkapnya.

Di tempat terpisah, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M.D. mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti kasus penggelapan pajak yang melibatkan Gayus. Sejauh ini saya melihat agak baik lah. Tidak terlalu jelek, katanya di rumah dinasnya, Kompleks Widya Candra, Jakarta Selatan, kemarin.

Dia mencontohkan kepolisian yang sudah berani menetapkan dua jenderalnya, yakni Brigjen Pol Edmon Ilyas dan Brigjen Pol Raja Erizman, sebagai terperiksa. Menurut Mahfud, terperiksa itu merupakan status dalam konteks penegakan kode etik internal. Dalam konteks hukum pidana, status tersebut selevel dengan tersangka. Artinya, sudah ada bukti yang cukup kuat kalau terperiksa. Tapi, pidananya memang belum terdengar. Mungkin karena tim terpisah, ujarnya.

Mahfud juga meminta agar kasus penggelapan pajak tersebut ditelusuri dan dibongkar setuntas-tuntasnya. Dia meyakini, kejahatan itu tidak mungkin dikerjakan Gayus sendiri. Pasti ada pihak lain yang ikut berperan. Sampai paling atas itu ada. Entah di Polri, Kejagung, pengadilan, Depkeu, atau Direktorat Pajak. Masih banyak Edmon-Edmon dan Gayus-Gayus lainnya, tegasnya.

Dia juga menyampaikan, Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo memiliki tanggung jawab institusional untuk melakukan pembenahan internal lembaganya. Mulai pengusutan sampai tindakan hukum terhadap bawahannya yang terindikasi terlibat markus pajak. Kalau tanggung jawab moral dan yuridis, jelas tidak karena ini (kasus Gayus, Red) terjadi pada 2007. Dirjennya lain. Dirjen yang sekarang (Mochamad Tjiptardjo) kan baru Juli (dilantik Juli 2009), jelas Mahfud.

Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menyampaikan, setelah masa reses berakhir pada 4 April ini, komisinya segera mengagendakan rapat gabungan dengan Polri, Kejaksaan Agung, serta KPK. Kami akan gelar perkara di situ, katanya. Menurut dia, kalau memang benar ada dugaan markus di internal Polri, komisi III akan meminta agar KPK masuk memeriksa kerugian negara. Tak terkecuali inspektorat pajak.

Bambang melanjutkan, kasus penggelapan pajak itu berpotensi menyeret jenderal berbintang tiga di institusi Mabes Polri. Dia menegaskan, kasus tersebut akan terus bergerak ke atas. Kapolri Bambang Hendarso, kata dia, tidak akan mau mempertaruhkan jabatannya untuk melindungi bawahannya tersebut. Jadi, ini akan naik ke bintang-bintang di atasnya. Bisa jadi ke bintang tiga, ujarnya.

Saat ditanya siapa bintang tiga yang dimaksud tersebut, Bambang hanya tersenyum simpul. Selain itu, dia menuturkan, berdasar informasi yang diperoleh dari masyarakat, ada markus yang masih berkeliaran di Mabes Polri. Pria bernama Syahril Johan itu bukan anggota Polri. Tapi, dia kerap terlihat di ruang-ruang petinggi Polri.

Dia diduga menjadi Dirjen dari berbagai kasus di Mabes Polri. Itu sekalian akan kami tanyakan saat raker gabungan komisi III dengan Kapolri, ungkap legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut.

Dia menambahkan, berdasar data yang diperoleh, sewaktu aktif, Gayus mengurusi pajak 149 perusahaan besar. Karena itu, menurut Bambang, kasus Gayus sebenarnya berpotensi ratusan triliun rupiah. Di antara 149 perusahaan yang diduga melakukan hengki pengki pajak (penggelapan pajak, Red) dengan Gayus, banyak yang asing. Misalnya, Chevron, ujarnya.

<<<---Back

Edmon Ilyas Dan Raja Erizman dalam korupsi pajak Gayus Halomuan Tambunan

2010-02-04T01:36:00.000-08:00

Pemeriksaan kode etik terhadap dua jenderal polisi, Brigjen Pol Edmon Ilyas dan Brigjen Pol Raja Erizman, yang diduga terlibat kasus Gayus Tambunan menemukan fakta-fakta baru. Dua perwira tinggi Polri itu kemarin (2/4) dilaporkan saling melemparkan kesalahan terkait dugaan kelalaian pengawasan penyidikan kasus mafia pajak tersebut.

Edmon menegaskan bahwa pihaknya sudah mengawasi pemberkasan kasus Gayus sampai dirinya tidak lagi menjabat direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim. Saya hanya sampai masuk kejaksaan. Tapi, setelah itu, saya tidak tahu lagi. Itu sudah orang lain, ujar sumber Jawa Pos di lingkungan tim Propam Mabes Polri menirukan pernyataan Edmon.

Perwira itu menjelaskan, Edmon dan Raja diperiksa secara terpisah. Menurut Pak Edmon, setelah dirinya menerima TR (telegram rahasia, Red) sebagai Kapolda Lampung pada 17 Oktober 2009, dia sudah tidak mengawasi, jelasnya.

Keterangan itu berbeda dari yang disampaikan Raja Erizman. Menurut Raja yang sekarang masih menjabat direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim itu, dirinya sama sekali tidak mengetahui penyidikan tersebut. Sebab, saat proses berlangsung, dia belum menjabat direktur II.

Pada 14 Juli 2009 sampai 17 Oktober 2009, Raja menjadi wakil direktur III Pidana Korupsi Bareskrim. Namun, Edmon beralasan, berkas yang sudah disetorkan ke Kejagung pada 7 Oktober 2009 itu ditolak dan dikembalikan dengan perbaikan (status P-19) pada 21 Oktober 2009. Nah, setelah dikembalikan tersebut, menurut dia, dirinya tak lagi terlibat. Saat itu, Edmon mengaku sudah tidak aktif di direktur II, ungkap sumber tersebut.

Berdasar catatan Jawa Pos, TR Edmon yang memutasi dirinya sebagai Kapolda Lampung memang tertanggal 17 Oktober 2009. Namun, dia baru resmi dilantik sebagai Kapolda Lampung pada 30 Oktober 2009. Dua keterangan itu akan dicek ulang dengan keterangan-keterangan penyidik yang berlevel di bawah mereka. Besok (hari ini) juga ada jadwal pemeriksaan, katanya.

Beberapa pihak terkait juga akan dimintai keterangan sebagai saksi. Misalnya, dari Kejaksaan Agung. Masih dikoordinasikan dengan kejaksaan, katanya.

Di tempat terpisah, Kepala Divisi Humas (Kadivhumas) Mabes Polri Irjen Edward Aritonang menjelaskan, pemeriksaan Edmon dan Raja oleh propam masih seputar pelanggaran kode etik. Pak Edmon saat ini masih diperiksa terkait dengan kode etik profesi. Sebab, dari pemeriksaan terkait dengan markus, belum muncul nama itu (markus) dari orang-orang yang diperiksa, jelasnya.

Dia mengungkapkan, Edmon diperiksa saat duduk di posisi Dir Dit II Eksus Bareskrim. Bagaimana perannya mengendalikan tugas-tugas anak buahnya. Statusnya dinyatakan terperiksa. Namun, kami tanya sebagai saksi dulu, tutur alumnus Akpol 1977 tersebut.

Penasihat ahli Kapolri Dr Kastorisu Sinaga yang menjadi bagian dari pengawas pemeriksaan menilai, perbedaan keterangan merupakan hal yang wajar. Ini memang saling terkait. Misalnya, soal pembukaan blokir yang dilakukan Pak Raja, itu kan memang dilakukan setelah uang tersebut dinyatakan sebagai uang halal. Nah, sekarang uang tersebut ternyata bermasalah. Apakah Pak Raja tahu itu saat membuka blokir? Itulah yang didalami penyidik, ungkapnya.

Komitmen Polri dalam kasus ini, kata dosen Universitas Indonesia tersebut, sangat tinggi. Pemeriksaan dilakukan secara fair. Siapa pun yang tersangkut nanti, Bapak Kapolri sudah menegaskan agar ditindak. Meskipun pati (perwira tinggi, Red), kalau kena, ada pelanggaran, ya dihukum, tegasnya.

Kemarin, setelah salat Jumat di Masjid Al Ikhlas Mabes Polri, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri menegaskan komitmennya. Ayo kita keroyok reserse. Yang memang tak mau berubah nanti terlindas sendiri, ujarnya.

Alumnus Akpol 1974 yang mengenakan baju koko muslim dan berpeci hitam itu juga mengumumkan penggantian Kapolda Lampung Brigjen Edmon Ilyas. Itu untuk mempermudah pemeriksaan dan agar tugas-tugas di sana tidak terganggu, katanya.

Saat ditanya apakah ada budaya setoran ke atasan di Polri, Bambang langsung masam. Kata siapa itu? Tidak ada. Yang ada justru kami menyejahterakan anggota. Tidak ada, tegasnya.

Kadivhumas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang yang langsung mengadakan jumpa pers setelah pernyataan Kapolri itu menjelaskan, jabatan Edmon akan digantikan Brigjen Sulistyo Ishak yang sekarang menjabat wakil kepala Divisi Humas Mabes Polri.

Selain Edmon, dalam rangka mutasi rutin, diganti pula empat Kapolda yang lain. Yakni, Kapolda Aceh Irjen Pol Adityawarman diganti Irjen Pol Fajar Priyantoro. Adityawarman memasuki masa pensiun. Lalu, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Fajar Priantoro diganti Brigjen Erlan Lukman Nur Hakim. Saat ini, Erlan masih menjabat Wakapolda Gorontalo.

Next--->>>

Penjara Mewah Artalyta Suryani

2010-01-10T17:18:00.000-08:00

Inilah bangsa sampah, bangsa pengemis, Pejabat budak Koruptor.
Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum melakukan inspeksi mendadak ke dalam sel penjara Artalyta Suryani alias Ayin semalam. Inspeksi juga dilakukan di sel-sel lain di Rumah Tahanan Wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur, tempat terpidana perkara suap terhadap jaksa Urip Tri Gunawan itu menjalani hukuman lima tahun penjara.

Hal itu dilakukan setelah satuan ini mendapat laporan adanya perlakuan khusus yang diberikan oleh petugas penjara. "Pasti ada laporan," kata Ketua Satuan Tugas sekaligus Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kuntoro Mangkusubroto, saat menghadiri acara di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan.

Namun Kuntoro enggan menyebutkan dari mana laporan itu berasal. Ia juga tak memerinci perlakuan khusus yang dimaksud. Tindakan tegas satuannya, menurut dia, merupakan langkah awal untuk memberantas mafia hukum. Sebab, perlakuan khusus di rumah tahanan dianggap mengganggu rasa keadilan.
Meski begitu, Kuntoro belum bersedia membicarakan kemungkinan sanksi yang akan diberikan kepada para petugas yang terbukti memberikan perlakuan istimewa itu. "Kita lihat perkembangannya dulu."

Seusai penggeledahan, Sekretaris Satuan Tugas Denny Indrayana mengatakan, dalam inspeksi yang digelar selama tiga jam mulai pukul 19.00 WIB itu, ditemukan berbagai penyimpangan. "Ada sejumlah tahanan menerima fasilitas lebih lengkap," kata Denny.
Di sel Liem Marita alias Aling, misalnya, ditemukan berbagai fasilitas yang melebihi tahanan lainnya, antara lain tempat tidur, kulkas, ruang tamu, sofa, radio-tape, serta meja kerja. Bahkan Satuan Tugas menemukan ruang karaoke yang dilengkapi televisi.
Saat mendatangi sel Artalyta, Satuan Tugas mendapati ruang penjara Ayin terpisah dari sel para tahanan lain. Bahkan ada pintu khusus menuju ruangan besar yang dihuni orang dekat Sjamsul Nursalim ini. "Ruangannya mencapai 8 x 8 meter," ujar Denny.

Selain terhadap ruang Aling dan Ayin, Satuan Tugas menginspeksi ruang tahanan Erry Fuad dan Ines Wulandari. Keduanya ditahan karena terlibat kasus korupsi proyek di Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pemeriksaan juga dilakukan di ruang tahanan Darmawati Dareho, terpidana korupsi yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Abdul Hadi Djamal.
Menurut Denny, semua tahanan itu mendapat fasilitas lebih banyak dibanding tahanan lainnya. Para tahanan itu pun bisa membawa telepon seluler dalam sel mereka. "Itu sih sudah pasti," katanya.

Penggeledahan, kata dia, dilakukan setelah Satuan Tugas menerima informasi dari masyarakat soal pemberian fasilitas berlebihan. Sebelum menggeledah, Satuan Tugas telah berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar. "Dia mendukung penuh penggeledahan," katanya.

Satuan Tugas, kata dia, akan segera menindaklanjuti temuan ini. Mereka akan kembali berkoordinasi dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Para tahanan itu layak menempati sel yang sama sempitnya dengan tahanan lain," kata Denny.

Lagi Jaksa (Ratmadi Saptondo) Sang Koruptor Lagi

2009-05-26T05:30:00.001-07:00

JAKARTA, Jaksa Agung Hendarman Supandji resmi mencopot Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Ratmadi Saptondo, terkait kasus pemerasan.

Kepada wartawan, Rabu, Jaksa Agung mengatakan bahwa SK pencopotan Ratmadi sudah ditandatangnai sejak Selasa (14/10) lalu. Jaksa Agung menambahkan, dirinya sudah memerintahkan kepada jajaran Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) untuk melakukan pemeriksaan terhadap jaksa yang bersangkutan. "Sanksi terberatnya dipecat. Tapi itu tergantung pada alat buktinya nanti," katanya.

Kasus pemerasan oleh Jaksa Ratmadi merebak dalam beberapa hari terakhir ini , setelah rekaman pembicaraan antara dirinya dengan Kepala Panitia Lelang Pemda Boalemo, Subhan Umar, beredar luas di masyarakat. Dalam rekaman itu, Kajari mengungkapkan kekesalan kepada Bupati Boalemo, Iwan Boking, dan sejumlah kepala dinas terkait permintaan sejumlah uang. Kajari juga menyatakan kekecewaannya karena Kepala Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Boalemo Handoyo Sugiharto tidak memberinya uang Rp 50 juta.

Karena itu, Ratmadi mengancam akan menangkap sejumlah kepala dinas di wilayah tersebut yang terindikasi sebagai pelaku korupsi dalam beberapa proyek. Sementara itu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo Rabu kemarin memeriksa dua saksi yang diduga mengetahui rekaman pembicaraan antara Kajari Tilamuta, Ratmadi Saptando, dengan salah seorang staf Pemda Boalemo, Subandrio, mengenai penyuapan.

Kajati Gorontalo, Suratno, mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti kasus rekaman tersebut dengan memanggil saksi baik dari Kejaksaan maupun Pemda Boalemo. Lawan bicara Ratmadi dalam rekaman tersebut, Subandrio, mengakui bahwa pembicaraan itu memang terjadi pada pertengahan September 2008.

Di lain pihak, Kapolres Boalemo AKBP Budiyu-wono melaporkan Ratmadi ke Polda Gorontalo karena telah menghina polisi sebagai aparat yang bodoh. Kepala Polda Gorontalo Brigjen Polisi Bachrudin Ismail, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan tersebut.

ADA yang bilang, jaksa itu singkatan dari mengajak dan memaksa. Tetapi, gara-gara pupuk seberat sembilan ton, kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk, tanpa diajak dan tanpa dipaksa, dimutasi menjadi kepala bagian (kabag) Tata Usaha Kejati Bali.

Lho kok bisa kepala kejaksaan dimutasi jadi kepala TU? Ternyata, anak buahnya telah menjual barang bukti (BB) berupa sembilan ton pupuk urea.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Jasman Pandjaitan, mengatakan meski kasus itu dilakukan anak buahnya, kajari Nganjuk harus ikut bertanggung jawab karena kejadian itu terjadi akibat kelalaian.

"Kajari Tilamuta menjadi pejabat fungsional di Kejati Gorontalo," kata dia. Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mencopot Ratmadi Saptondo, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Gorontalo, terkait kasus pemerasan.

"Kemarin siang, sudah saya teken. Saya copot jabatannya sebagai kajari Tilamuta," kata Jaksa Agung Hendarman Supandji. Hendarman menambahkan pihaknya sudah memerintahkan jajaran Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) di bidang pengawasan fungsional, untuk memeriksa jaksa yang bersangkutan. "Sanksi terberatnya bisa dipecat, tapi itu bergantung pada alat buktinya nanti," kata dia.

Kalau sudah dipecat, apa masih mau mengajak dan memaksa? Begitulah risiko pekerjaan. n U-3

Panjaitan mengatakan pihaknya tidak segan-segan mengambil tindakan tegas jika ada pelanggaran, seperti yang dijatuhkan kepada Kajari Tilamuta, Baelamo, Gorontalo, karena terbukti melakukan tindak pemerasan.

Koruptur Teriak Koruptor (Urip Tri Gunawan)

2009-05-26T05:29:00.001-07:00

JAKARTA: Jaksa Urip Tri Gunawan dijatuhi hukuman pidana 20 tahun penjara dan denda Rp500 juta karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan wewenangnya dan menerima hadiah terkait penanganan perkara BLBI II.

Ketua majelis hakim Teguh Haryanto mengatakan Urip terbukti bersalah melanggar pasal 12 ayat (b) dan pasal 12 (e)� UU No.31/1999 yang telah diubah menjadi II No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Majelis hakim juga berpendapat Urip terbukti bekerja sama dengan Artalyta Suryani untuk melindungi kepentingan Sjamsul Nursalim, pemilik saham Bank BDNI, yang terjerat perkara BLBI.

"[Kami] menjatuhkan pidana kepada Urip Tri Gunawan dengan penjara 20 tahun, denda Rp500 juta subsider kurungan selama satu tahun," ujar Teguh dalam pembacaan vonis di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin.

Majelis berpendapat hal-hal yang memberatkan Urip adalah tidak mendukung pemberantasan korupsi, merusak citra Kejaksaan Agung dan penegak hukum lainnya, melakukan diskriminasi dalam penyelidikan kasus BLBI II, melakukan tindak pidana secara berbarengan, tidak mengakui perbuatannya serta melukai hati rakyat Indonesia.

Majelis berpendapat tidak ada hal-hal yang meringankan Urip dalam perkara tersebut.

Urip, ungkap majelis,� terbukti menerima uang US$660.000 dari Artalyta-terpidana pemberi suap terhadap Urip-dalam rangka peyelesaian kasus BLBI II (Bank BDNI) pada 2 Maret 2008. Pada Desember 2007, keduanya mengadakan pembicaraan terkait dengan penyelidikan kasus BLBI II yang diketuai Urip.

Dalam waktu yang sama, Urip tak hanya berbicara dengan Artalyta tetapi juga terhadap pegawai BPK bernama Adi� untuk mengarahkan penyelesaian kasus tersebut ke arah perdata, bukan pidana.

"Terdakwa meminta Adi untuk meluruskan pemahaman teman-temannya. Dan ini dilakukan Adi."

Urip juga mengarahkan Artalyta untuk menemui Muhammad Salim, Direktur Penuntutan Pidana Khusus Kejaksaan Agung dalam penyelesaian kasus tersebut, dan kemudian dilakukan. Selain itu, Artalyta juga menghubungi Kemas Yahya Rahman, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, sebelum perkara itu diumumkan ke publik.

Pada 29 Februari 2008, Kemas kemudian mengumumkan hasil pemeriksaan Tim Penyelidik Kasus BLBI II pimpinan Urip-yang menemukan kekurangan kewajiban Sjamsul Nursalim sebesar Rp4,75 triliun kepada negara -tetapi justru tak dipublikasikan. Saat itu, Kemas hanya menyebutkan tidak ditemukannya tindak pidana korupsi dalam perkara BLBI II, dan tak disebutkan mengenai itu.

Selain itu, majelis hakim berpendapat Urip terbukti mengancam mantan Ketua BPPN Glenn Yusuf, melalui pengacaranya Reno Iskandar, bahwa Glenn dapat dijadikan tersangka dalam kasus BLBI. Dalam hal ini Urip terbukti menerima uang sekitar Rp890 juta melalui Reno,� dengan tujuan agar Glenn tak dijadikan tersangka.

Menanggapi putusan tersebut, Urip mengatakan dirinya akan pikir-pikir lebih dahulu sebelum menentukan sikap atas vonis tersebut. "Saya akan pikir-pikir dahulu sesuai dengan waktu yang ditentukan."

Peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah mengatakan dengan vonis tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat lagi mengelak untuk tak mengusut perkara BLBI.

Tiga hal

Dia memaparkan ada tiga hal yang mencuat dari persidangan kasus Urip, yaitu soal perkara Sjamsul Nursalim, keterlibatan Glenn Yusuf, Kemas Yahya Rahman dan beberapa pejabat Kejagung lainnya.

"Kalau KPK ingin menuntaskan kasus itu, maka harus menyelesaikan tiga hal tersebut. Jika tidak, hal ini tak akan menimbulkan efek jera," ujar Febri.

Kapuspenkum Kejagung B.D. Nainggolan mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara itu kepada Pengadilan Tipikor. Dia berpendapat vonis 20 tahun penjara mungkin dinilai tepat oleh majelis untuk dijatuhkan pada Urip.

Namun, dia tak mau mengomentari tentang keterlibatan Kemas Yahya dan Muhammad Salim dalam kasus tersebut.

Artalita Suryani (Ayin)

2009-05-26T05:28:00.001-07:00

Julukan “Ratu Suap” bagi Artalita Suryani alias Ayin tuntaslah sudah. Wanita pengusaha yang mengaku levelnya sekelas dengan Djoko Tjandra itu Selasa kemarin (29/7) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penyuapan terhadap Urip Tri Gunawan sehingga diganjar hukuman maksimal, 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta.

Vonis yang mulai dibacakan sekitar Pk 10.00 di Pengadilan Tipikor, Jl Rasuna Said Kuningan Jakarta ini disaksikan oleh ratusan pendukung Artalyta, diliput oleh ratusan media cetak maupun elektronik dan diamankan oleh sekitar seratus polisi . Akibatnya ruang sidangpun menjadi pengap dan penuh sesak.

Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim Tipikor yang diketuai Mansyurdin Chaniago ini conform dengan tuntutan jaksa KPK sebelumnya. Karena itu ketika ditanya apakah jaksa akan banding, maka Sarjono Turin menyatakan tidak, karena semua tuntutan jaksa sudah dipenuhi majelis hakim. Sebaliknya Artalyta Suryani dan pengacaranya OC Kaligis menyatakan pikir-pikir.

Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim yang memabcakan putusan secara bergantian menyatakan, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terbukti bahwa sebelum ditetapkannya SP3 terhadap kasus BLBI, Artalyta Suryani telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Urip Trigunawan yang pada saat itu menjadi Ketua Tim Penyidik kasus BLBI..

Dari pertemuan-pertemuan dan pembicaraan lewat telepon antara Artalyta dan Urip Tri Gunawan , terbukti adanya permintaan Arthalyta Suryani agar Urip Tri Gunawan melaporkan setiap perkembangan pemeriksaan kasus BLBI yang menyangkut Direktur BDNI Samasul Nursalim.

Selanjutnya terbukti pula bahwa Artalyta Suryani telah menyuap jaksa Urip Tri Gunawan sebesar US$ 660 ribu. Hal itu dilakukan Artalyta untuk kepentingan obligor BLBI Sjamsul Nursalim.

Uang US$ 660 ribu yang diberikan Artalyta Suryani kepada Jaksa Urip Tri Gunawan memang bukan pinjaman untuk usaha membuka bengkel. Uang setara Rp 6 miliar itu merupakan imbalan untuk Urip terkait kasus BLBI II.

"Dari sejumlah percakapan, uang US$ 660 ribu yang diberikan kepada Urip Tri Gunawan tidak berdiri sendiri dan bukan pinjam meminjam, tapi sebagai imbalan atau kompensasi atas kasus BLBI II yang sedang diselidiki," kata anggota majelis hakim Andi Bachtiar.

Buktinya, kata Andi, dari sejumlah rekaman antara Artalyta dan Urip menjelang pengumuman penghentian kasus BLBI, tidak ada satu pun perbincangan soal pinjam meminjam. Justru, obrolan melalui telepon itu membicarakan soal penyelidikan BLBI.

"Percakapan tersebut tidak menyebut-nyebub bengkel tapi justru penyelidikan BLBI. Artalyta telah mendapat info terkait penyelidikan Sjamsul Nursalim, padahal informasi itu harusnya bersifat rahasia," uajrnya..

Bahkan dari rangkaian keterangan saksi dan bukti yang diajukan ke muka persidangan majelis menyatakan telah terbukti bahwa Artalyta dan Jaksa Urip Tri Gunawan telah mengatur setrategi agar Sjamsul Nursalim tidak dihadirkan dalam pemeriksaan dengan alasan sakit.

Dengan pertimbangan tersebut maka Artalyta telah terbukti , melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a dan b UU 31/1999 sebagaimana diubah UU 20/2001 tentang Tipikor sebagiman diuraikan dalam dakwaan primer jaksa penuntut umum. Karena jaksa menyusun tuntutannya secara alternatif, maka majelis tidak mempertimbangan dakwaan subsider.

Bersambung---->>>

Artalita Suryani (Ayin)

2009-05-26T05:27:00.000-07:00

Tak Ada Yang Meringankan

Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan putusan, Artalyta memberikan keterangan berbelit-belit, tidak menyesal dan tidak merasa bersalah atas perbuatannya.

Selaian itu majelis juga menilai, perbuatan Artalyta telah mencederai tatanan penegakan hukum. Sementara itu berdasarkan pada pertimbangan yang memberatkan itu maka mejelis hakim menyatakan hal-hal yang meringankan tidak ada.

Begitu doivonis lima tahun penjara dikurangi masa tahanan, Ayin yang biasanya kelihatan tegar dan segar tampak gugup sehingga ketika hakim memberi kesempatan untuk berkonsultasi dengan pengacaranya Ayin hanya diam saja di tempat duduknya dengan mata berkaca-kaca sehingga Kaligislah yang menghampiri Ayin dan menyatakan pikir-pikir.

Setelah itu, seperti laiknya mengamankan seorang teroris, puluhan polisi langsung membuat pagar betis. Dengan mata yang terus berkaca-kaca Ayin digiring keluar dari ruang persidangan dengan dikawal puluhan pria.

Seusai sidang pengacara Artalyta Suryani, OC Kaligis kecewa dengan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor yang mengganjar kliennya 5 tahun penjara. Putusan tersebut dianggap hanya untuk menyikat Kejaksaan Agung.

"Yang aneh dalam berkas tidak ada Udji Santoso (Mantan Jamdatun). Dia juga tidak diperiksa dalam sidang, tapi namanya muncul dalam pertimbangan hakim. Ini kalau menurut saya hanya untuk menyikat kejaksaan," kata OC Kaligis.

Kaligis juga mempertanyakan kenapa proposal peminjaman uang serta kuitansi pembayaran tidak dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim. "Kita tidak puas. Makanya kita pikir-pikir," ujarnya..

Putusan Pengadilan Tipikor terhadap Artalyta tersebut langsung mendapat tanggapan dari Wakil Koordinator ICW, Danang Wijoyoko. Menurut Wijoyoko karena Artalyta terbukti melakukan suap dalam kaitannya terhadap peyidikan BLBI dankepentingan Syamsul Nursalim, maka tidak bisa tidak kasus itu harus dibuka kembali.

"Pasti, harus dibuka lagi," kata Wakil Koordinator ICW Danang Wijoyoko. “Jika Kejagung bersikeras tidak akan membuka kasus itu, maka orang akan curiga, jangan-jangan jaksa agung juga menerima suap." katanya.

Menurut Danang, suap Artalyta memang tidak untuk membebaskan Sjamsul Nursalim dari jeratan BLBI. Suap itu, kata dia, hanya untuk menghilangkan pelanggaran hukum dalam kasus tersebut."Jadi kan Sjamsul Nursalim tidak bisa dituntut secara pidana, hanya perdata, Dan sementara ini dia berhasil," kata Danang.

<<----Kembali